Ticker

7/recent/ticker-posts

Menkopolhukam Mahfud MD : Dari tingkat RT hingga pemerintah pusat FPI dilarang karena tidak ada legal standing

Secara De jure (berdasarkan atau menurut hukum) FPI (Front Pembela Islam) sudah bubar 1.5 tahun yang lalu atau sejak 21 Juni 2019, karena surat izin tidak diperpanjang berhubung MRS pentolan FPI keluar negeri untuk menghindari penyidikan kasus chatting Whatsapp yang dilakukannya dengan salah satu wanita yang sudah menikah yaitu Firza husien. Karena sudah tidak mengantongi surat izin, tapi perkumpulan FPI tetap melakukan kegiatan yang meresahkan warga. 

Video Pengumuman Pembubaran FPI

Maka, pada hari Rabu siang per tanggal 30 Desember 2020 pembubaran FPI ini diumumkan secara resmi oleh negara sebagai bentuk hukuman administrasi penghentian segala kegiatan Front Pembela Islam (FPI) adalah dilarang. 

Pejabat terkait dengan pembubaran FPI ini ada sebelas Pejabat Negara, yaitu: 
  1. Mahfud, MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) 
  2. Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri 
  3. Prof. Budi Gunawan Kepala BIN 
  4. Prof. Drs. Yasonna H. Laoly Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) 
  5. Johnny Gerard Plate Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 
  6. Dr. Burhanuddin, S.H. M.H. Kejaksaan Agung 
  7. Marsekal Hadi Tjahjanto Panglima TNI 
  8. Drs. Idham Azis, M.Si. Jenderal Polisi (Kapolri) 
  9. Jend Purn. Dr. Moeldoko, S.Ip Kepala Kantor Staf Presiden Republik (KSP) 
  10. Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
  11. Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LLM. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Mahfud MD menyebut berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK, tertanggal 23 Desember 2014 (6 Tahun yang lalu, masa SBY), pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI. "Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik ormas maupun organisasi biasa," ujarnya. 

Menkopolhukam Mahfud MD : Dari tingkat RT hingga pemerintah pusat FPI dilarang karena tidak ada legal standing
Maklumat Polri : Kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI

Bukti umum yang menjadi dasar pemerintah untuk membubar segera adalah FPI tidak sesuai dengan azas Pancasila dan secara terbuka menyatakan mendukung keberadaan ISIS dan Alqaeda. Hal yang sangat meresahkan warga adalah FPI sering melakukan tindakan sepihak seperti tindak kekerasan, sweeping, provokasi, dan sebagainya. Keterangan Menkopolhukam Mahfud MD laporan big data tanggapan mayoritas masyarakat Indonesia setuju dengan tindakan pemerintah Indonesia untuk membubarkan FPI. 

Menkopolhukam Mahfud MD : Dari tingkat RT hingga pemerintah pusat FPI dilarang karena tidak ada legal standing

Berdasarkan informasi yang disadur admin bersumber dari TribunNews, inilah sejarah FPI: 

Dikutip dari skripsi mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, M Sadidul Bayad berjudul Skripsi itu berjudul Gerakan Front Pembela Islam (FPI) di Pasuruan Tahun 2015-2017, yang dipublikasikan di laman digilib.uinsby.ac.id, FPI lahir secara resmi pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesaten Al-umm, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. 

FPI didirikan oleh sejumlah habib, ulama, mubaligh serta aktivis muslim dan umah Islam. Tokoh yang mempelopori berdirinya FPI adalah Habib Muhammd Rizieq Shihab. Ketika berdiri, FPI juga mencanangkan gerakan nasional anti maksiat. Perjalanan FPI pun mengalami proses naik turun. 

Pada 11 April 1999, Rizieq Shihab selaku Ketua Umum FPI pernah ditembak oleh orang tidak dikenal. Namun, Rizieq Shihab selamat. 

Pada 23 Juli 2000, Habib Sholeh Alattas, seorang penasehet DPP FPI terbunuh ditembak orang tidak dikenal di depan halaman rumahnya, usai mengimami salat Subuh di masjid. 

Kemudian, esoknya pada 24 Juli 2000, KH Cecep Bustomi, seorang deklarator FPI diserang sejumlah orang dan diberondong tembakan hingga kemudian meninggal. 

Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah menyatakan FPI harus dibubarkan karena melanggar hukum mendirikan negara dalam negara dan mengganggu kesejahteraan rakyat. 

Aksi FPI kembali menjadi sorotan dan menuai kecaman saat melakukan penyerangan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) di silang Monas pada tanggal 1 Juni 2008. Peristiwa itu dikenal dengan Insiden Monas. 

Dikutip dari Kompas.com, dalam peristiwa itu 10 orang anggota AKBB mengalami luka parah. Hingga saat ini, aksi-aksi yang dilakukan FPI kerap menuai kontroversi. Di sisi lain, FPI juga melakukan berbagai aksi kemanusiaan seperti pengiriman relawan saat tsunami Aceh tahun 2004. 

Alasan Pemerintah Tidak Terbitkan Perpanjangan SKT FPI. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Bahtiar, mengungkapkan alasan tidak terbitnya surat keterangan terdaftar (SKT) untuk ormas Front Pembela Islam ( FPI). FPI disebut memiliki pandangan yang tidak sesuai dengan asas Pancasila. 

"Iya (tak sesuai asas Pancasila). Kan itu yang belum ada penjelasannya sampai sekarang (belum dijelaskan oleh FPI)," ujar Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020). 

Dia melanjutkan, Kemendagri, Kementerian Agama dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sudah menggelar rapat untuk membahas SKT FPI. "Berdasarkan rapat, hasilnya diserahkan ke Kemenag untuk memfasilitasi (persoalan belum tuntasnya syarat SKT FPI," ucap Bahtiar. 

Dengan demikian, kata dia, status FPI saat ini tidak terdaftar izin SKT. Bahtiar menegaskan, izin SKT ormas ini pun telah berakhir. "Ya tidak terdaftar dan SKT-nya sudah berakhir. Sampai sekarang SKT-nya tidak kami berikan," tuturnya. 

Saat disinggung tentang hak ormas jika tidak terdaftar izin SKT, Bahtiar enggan memberikan tanggapan. "Soal itu jangan ditanya dulu. Yang penting posisi FPI sekarang ya sesuai dengan informasi terakhir yang disampaikan Menko Polhukam," kata Bahtiar. 

Tanggapan FPI 

Ketua Tim Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI), Sugito Atmo Prawiro menyatakan bahwa FPI sudah melengkapi surat pernyataan mengenai Pancasila. FPI pun menyerahkan kepada pemerintah apa pun keputusan soal SKT, karena sudah menyerahkan semua persyaratan yang dibutuhkan. 

Sugito menyatakan bahwa aktivitas FPI akan tetap berjalan walau tanpa SKT. "Jadi kalau tetap dikeluarkan, ya terserah saja. Organisasi tetap jalan walaupun tanpa SKT. Pendaftaran kan bersifat sukarela," ucap Sugito. 

Adapun, jika tanpa SKT maka FPI memahami bahwa dampak terhadap organisasi adalah tidak mendapat dana dari pemerintah. "Enggak masalah, yang penting kami sudah mentaati ketentuan hukum yang berlaku," ucap Sugito. 

Itulah sejarah berdirinya FPI hingga momen berakhirnya SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Banyak sebagian orang bertanya mengapa pemerintah baru tegas sekarang untuk membubarkan FPI pada Rabu 30 Desember 2020 kemarin, berdasarkan keterangan Menkopolhukam Mahfud MD, seharusnya para anggota FPI tidak melakukan agenda dan kegiatan sejak 21 Juni 2019 silam karena secara De jure FPI sudah tidak ada atau ilegal karena surat izin tidak diperpanjang. 

Nah, karena terus melakukan kegiatan tanpa legal standing maka pemerintah memberi hukuman administrasi yaitu penutupan paksa dan pembubaran dengan menginstruksikan semua stakeholder melarang kegiatan apapun yang menggunakan atribut, agenda, lambang, logo, spanduk dll yang mencantumkan nama FPI maupun logonya. 

Semoga artikel ini memberi informasi yang bermanfaat dan berguna bagi para pembaca sanggauinformasi.com


Tentang Sanggau Informasi

Sanggau Informasi adalah media online untuk menyebarkan informasi yang tajam dan terpercaya dari berbagai sumber media online mainstream yang ada dan online di Indonesia yang dibutuhkan oleh masyarakat Sanggau dan sekitarnya bahkan untuk umum. Media Online Blog Sanggau Informasi memiliki Channel Youtube, Instagram, Twitter, Telegram, Fanpage dan Group Facebook sebagai portal penyaluran informasi yang berimbang. 

Melalui media online ini anda bisa update informasi viral nasional, repost berita Pemda Sanggau, dan hal menarik lainnya. Berikut layanan yang kami sediakan sebagai wadah untuk mensupport blog media online Sanggau Informasi :

  1. Review Produk/Jasa (Kontribusi disesuaikan)
  2. Desain Iklan dan dipajang durasi 1 bulan  Rp 300.000,-
  3. Pembuatan Website Gratis terintegrasi dengan sosmed dan Google Map (4 Menu/Laman : Beranda, Service/Etalase Toko, Kontak dan Tentang), Silahkan order domain dan hosting di situs  Hoster atau Niagahoster
  4. Desain rutin untuk ucapan hari besar/raya/nasional dengan harga Rp 500.000/Bulan Durasi online selamanya di Instagram, Facebook dan Twitter (2 desain tiap bulan) dan 2 Minggu di Blog Media Online Sanggau Informasi
  5. Menyediakan penjualan produk dan rekrutmen Mitra eksklusif HWI 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi admin blog Sanggau Informasi Timotius Hp 085820835767

Post a Comment

0 Comments