RUU Cipta Kerja sah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja

Rapat Paripurna RUU Cipta Kerja Rapat antara Badan Legislasi DPR dan Pemerintah Indonesia telah menyepakati mengetok palu Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna. Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini fraksi telah menyetujui, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. 

Rapat Paripurna RUU Cipta Kerja

Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Menanggapi persetujuan RUU ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi wakil pemerintah memberikan apresiasi atas selesainya pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat Baleg. "Pemerintah mengapresiasi segala keterbukaan dalam proses pembahasan serta mendapatkan tanggapan dari masyarakat dengan kerja yang tidak mengingat waktu," katanya. 

Isi RUU Cipta Kerja yang akan menjadi UU yang sangat berperan untuk semua masyarakat diantaranya : 
  • UMKM mendapatkan kemudahan, termasuk perusahaan terbuka perorangan, yaitu dengan cukup pendaftaran dan biaya kecil. Koperasi juga dipermudah, sertifikat halal dipermudah melalui perguruan tinggi dan ormas Islam dengan fatwa MUI. 
  • Bagi masyarakat negara yang berkerja mendapat jaminan kehilangan pekerjaan, persyaratan ketat PHK dan memperkuat hak pekerja perempuan, seperti cuti haid maupun cuti hamil yang sudah ada di UU Ketenagakerjaan. 
  • RUU Cipta Kerja memberikan peran yang jelas bagi pemerintah daerah dalam pemberian proses perizinan yang disesuaikan dengan NPSK (Norma Standar Persyaratan dan Kriteria) dari pemerintah pusat serta Rancangan Tata Ruang Wilayah dan kebijakan satu peta. 
  • RUU Cipta Kerja ini juga memberikan perizinan berbasis risiko untuk memperkuat daya saing dan produktivitas di bidang-bidang usaha terkait serta memberikan sanksi administrasi dan pidana yang jelas terkait lingkungan hidup dan apabila terjadi kecelakaan kerja. 
Itulah beberapa peran RUU Cipta Kerja yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lewat media online mainstream Liputan6 di Jakarta. Semoga saduran artikel ini bermanfaat. Kami mengundang semua warga Sanggau untuk ikut berkontribusi menyampaikan pemikirannya terkait, peraturan pemerintah, layanan umum, pendidikan, budaya, kesenian dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang ada. Sertakan identitas lengkap dan tulisan bebas unsur SARA.

Video