Salfius Seko, S.H., M.H : Reorientasi sistem nilai dalam peribahasa adat “tabe kak jebata pejaji penompa, togoh adat sute sungu” pada masyarakat adat dayak tobag melalui kelembagaan sosial

  A.    Latar Belakang Penelitian Sistem nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat adat Dayak tersebut mengalami proses degrad...

Apa itu Omnibus Law

Sanggauinformasi.com, tanggal 12 Februari 2020 draf Omnibus Law tentang hukum Kemudahan Investasi, perpajakan, cipta lapangan kerja, dan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM)  masuk ke kantor DPRRI untuk di sahkan. Belum disahkan banyak petisi atau pegiat sosmed menentang Omnibus Law ini. Tapi, bagi kita orang kampung apa sih Omnibus Law?

Oke, Omnibus adalah asal kata bahasa Latin yang artinya ” untuk semuanya” sedangkan Law bahasa Inggris yang artinya Hukum. Jadi arti Omnibus Law adalah produk hukum yang tertinggi yang mengatur semuanya bidang yang dimaksud. Contoh Omnibus Law tentang investasi, otomatis hukum-hukum atau perundangan yang ada sebelumnya tentang Investasi tidak berlaku kalau Omnibus Law tentang investasi disahkan. Jadi Omnibis Law ini sangat memudahkan pemerintah memperbaharui hukum terkait bidang yang ingin dirubah peraturannya dan menjadi satu-satunya rujukan, mengalahkan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Itulah sebabnya Omnibus Law sangat kuat dan disebut sebagai UU Pemungkas karena dengan adanya produk hukum ini semuanya menjadi baru, peraturan baru maksudnya.

Nah, draf Omnibus Law tentang Kemudahan Investasi, perpajakan, cipta lapangan kerja, dan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) ini sangat menguntungkan pengusaha dan sangat merugikan pekerja, itulah yang menyebabkan kontroversi dikalangan Netizen dua minggu belakangan ini. Hukum Omnibus Law ini sepertinya harus menguntungkan pengusaha karena kita tahu bahwa Pemerintah Presiden Jokowi ingin Investor masuk ke indonesia secara besar-besaran supaya perekonomian Negara berkembang walaupun mengesampingkan kepentingan pekerja (Biar yang makan gaji buta bisa belalak matanya). Banyak isu yang beredar kalau Omnibus Law ini di godok oleh kalangan pengusaha sendiri.

Dengan adanya Omnibus Law ini maka sistem perijinan usaha di Indonesia di Permudah seperti:

  1. Penyederhanaan perizinan berusaha,
  2. Mempermudah persyaratan investasi,
  3. Mempermudah perekrutan ketenagakerjaan,
  4. kemudahan dan perlindungan UMKM,
  5. Kemudahan berusaha, riset dan inovasi,
  6. Kemudahan administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi (menghapus pidana),
  7. Mmpermudah pengadaan lahan, serta
  8. Kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi.”

Nah bagi pembela tanah air, maksudnya pembela rakyat kecil kaum pekerja, hukum Omnibus Law ini merugikan pihak pekerja karena banyak hak buruh yang tercabut. Misalnya :

  1. Dimudahkannya PHK,
  2. Dihapuskannya cuti-cuti penting seperti cuti haid dan melahirkan,
  3. Jumlah pesangon yang diturunkan,
  4. Diperluasnya pekerjaan yang menggunakan sistem kontrak dan alih daya yang bikin mereka rentan diputus kontrak begitu saja, sampai tidak leluasa untuk berserikat karena merasa harus terus menerus bekerja agar mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan.
  5. Perubahan upah menjadi per jam yang membuat pekerja dilihat sebagai mesin produksi.

Sementara bagi pengusaha dan investor, aturan ini menguntungkan karena, mereka tidak harus menanggung risiko dari hal-hal yang ditakutkan oleh para pekerja.

Dengan adanya Omnibus Law, pengusaha bisa mengurangi banyak biaya operasional perusahaan. Mereka juga bisa berkelit dari banyak aturan tanpa harus takut dipidanakan karena dalam RUU ini, pekerja tidak lagi bisa melaporkan perusahaan dengan delik pidana karena sanksi yang diatur di sini hanya sanksi administratif.

Draf RUU Omnibus Law Kemudahan Investasi, perpajakan, cipta lapangan kerja, dan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), banyak pasal-pasal yang mengakomodasi kemudahan membuat usaha, diperbolehkan mengabaikan isu lingkungan, sosial, dan budaya. Contohnya, salah satu usulan dalam draf RUU tersebut adalah mekanisme penilaian mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dulunya ada di pasal 29 UU No.32 tahun 2009 diganti menjadi mekanisme assessment (Penilaian) saja, itu pun dilakukan pihak ketiga yang bisa ditunjuk oleh pelaku usaha.

Studi kasusnya seperti ini ada perusahaan mendirikan pabrik Karet, nah untuk amdalnya bisa ditunjuk oleh pihak ketiga yang bergerak di bidang analisa Amdal untuk Pabrik, bisa saja pelaku usaha memberi amplop supaya penilaian atau pelaporan amdal pabriknya tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Semoga artikel ini berguna bagi kita semua untuk memahami apa itu Omnibus Law.

0 Response to "Apa itu Omnibus Law"

Post a comment

Share

Youtube Channel

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel