Ticker

7/recent/ticker-posts

Suara Krisantus Kurniawan ketika Komisi IV rapat dengan menteri Pertanian

Komisi IV DPR RI melanjutkan rapat dengan menteri pertanian pak Syahrul Yasin Limpo, inilah momen kesempatan pak Krisantus mengemukakan dunia pertanian di Kalimantan Barat yang menyangkut topik inti yaitu Beras, Sawit dan Karet. Pak Krisantus pertama-tama mengucapkan salam Dayak "Adil Ka Talino, Bacuramin ka saruga basengat ka Jubata". Pak Krisantus mengatakan bahwa Kalimantan Barat yang memiliki luas 1,5 pulau Jawa tapi selalu kekurangan beras sekitar 5500 ton/bulan dan defisit 213.160 Ton/tahun dan Pak Krisantus sambil tersenyum mengatakan jika petani Jawa boikot tidak mau jual beras ke Kalbar maka kami orang Kalbar akan kelaparan.


Pak Kristus Kurniawan mengatakan pembangunan yang mendukung untuk program pencetakan sawah sudah ada yaitu bendungan Merowi yang menghabiskan budget sekitar Rp 100 miliar lebih dan program cetak sawah di Kalbar seluas 23.000 hektar, sambil bermajas pak Krisantus berkata "bukan padi yang tumbuh subur, tapi rumput yang tumbuh subur". Pak Krisantus berharap Komisi IV dan Menteri Pertanian pertanian meninjau atau mengaudit apa yang salah di Kalimantan Barat terkait program cetak sawah.

Beralih ke topik Sawit pak Krisantus Kurniawan mengatakan masyarakat Kalbar butuh langkah atau tindakan nyata dari pemerintah pusat dan sambil bermajas lagi mengatakan di Kalbar tidak ada Investor sawit yang ada Investor PHP (Pemberi Harapan Palsu) karena realitanya banyak perkebunan yang sudah berhasil tapi tidak mensejahterakan rakyat.
Pak Krisantus mengatakan wilayah perusahaan Sawit yang serius terlihat nyata masyarakatnya bisa membeli materi seperti mobil dan lain-lain tapi wilayah perusahaan sawit yang tidak serius masyarakatnya tidak sejahtera dan mengenai insentif investor sawit, kepala daerah membuat kebijakannya masing-masing dan kepala wilayah enggan mencabut perusahaan sawit yang tidak serius mensejahterakan rakyat karena secara Undang-Undang persyaratan mereka lengkap dan akibat tidak adanya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat, sehingga kepala daerah tidak bisa mencabut izin atau bertindak diluar kewenangannya.

Pak Krisantus mengajak semua hadirin untuk membayangkan ironisnya fakta dilapangan bahwa 10 hektar lahan tanah per orang diserahkan ke perusahaan dengan iming-iming kesejahteraan tapi nyatanya apa yang ada. Terhadap perusahaan sawit yang tidak memberikan kesejahteraan kepada penyerah lahan sawit atau perusahaan nakal pak Krisantus berharap menteri Pertanian pak Syahrul Yasin Limpo mencabut izin semua perusahaan sawit nakal.

Post a Comment

0 Comments